KABARLAH.COM, – Misi Perdamaian PBB terancam tidak berlanjut. Gara-garanya, 193 anggota Majelis Umum PBB belum menemukan kata sepakat soal besaran anggaran untuk misi perdamaian tersebut. Per berita ini ditulis, nilai anggaran yang diperdebatkan adalah US$6 miliar yang akan berlaku dari tahun ini hingga 30 Juni 2022.
PBB menetapkan Rabu nanti sebagai deadline penetapan anggaran. Jika di hari itu tidak ada keputusan soal anggaran, maka Misi Perdamaian PBB otomatis berhenti pada Kamis nanti, 1 Juli 2021. Total, ada 12 Misi Perdamaian PBB, sebagian besar berlokasi di Afrika dan Timur Tengah, yang keberlanjutannya terancam.
“Kami telah meminta mereka untuk menyiapkan rencana cadangan misalkan anggaran baru tidak diputuskan tepat waktu. Di saat bersamaan, kami tetap berharap dan optimistis negara-negara anggota akan menemukan kesepakatan saat negosiasi,” ujar Kepala Strategi Manajemen dan Kebijakan PBB, Catherine Pollard, Selasa, 29 Juni 2021.
Pollard melanjutkan, dirinya tak bisa membayangkan anggaran Misi Perdamaian PBB benar-benar tak disepakati pada Rabu esok. Walau begitu, PBB juga bersiap untuk kemungkinan terburuk dengan mulai memikirkan bagaimana mengamankan aset dan keselamatan staf serta Pasukan Perdamaian PBB.
Kepala Misi Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, mengklarifikasi bahwa misi mereka tak akan sepenuhnya bubar jalan jika anggaran tak disepakati. Ia berkata, misi akan tetap bisa dilangsungkan namun dengan skala yang sangat terbatas. Padahal, di situasi pandemi COVID-19, kata ia, peran Misi Perdamaian PBB menjadi kian penting.
“Misi akan menjadi sangat-sangat terbatas dan tak akan mampu menjalankan tugas untuk melindungi penduduk, membantu menangani pandemi COVID-19, serta mengawal proses mediasi ataupun politik,” ujar Lacroix.
Menurut laporan Reuters, sejumlah diplomat PBB menyalahkan buntunya negosiasi anggaran ke prosedur yang berubah, isu logistik, serta buruknya komunikasi antara China dengan negara-negara Barat.
Amerika adalah salah satu penyokong terbesar Misi Perdamaian PBB, menanggung 28 persen anggarannya. ChIna berada di posisi kedua dengan 15,2 persen, diikuti Jepang 8,5 persen.
