KABARLAH.COM, Pekanbaru – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021 menuai kritik dari Sekretraris Komisi I DPRD kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, ST, yang selalu membela kepentingan masyarakat.
Kritik yang disampaikan oleh Muhammad Isa Lahamid terkait dengan proses pengesahan KUA PPAS APBD-P 2021 yang buru-buru dan tanpa ada pembahasan di DPRD.
“Jumat sore baru di antar ke DPRD draft KUA PPAS APBD-P 2021, hari Senin baru kita terima tapi Rabu tiba-tiba sudah di paripurnakan, belum sempat ada pembahasan di tingkat komisi langsung hari Selasa dibahas di Banggar dan di paripurnakan Rabu pagi,” ungkap muhammad Isa kepada Kabarlah.com. Kamis (23/09/21).
Selanjutnya, Ia terkejut dan heran, ternyata ada persoalan yang lebih parah lagi yaitu terkait Surat Edaran Walikota tentang gaji Tenaga Harian Lepas (THL), yang sebelumnya diberitakan akan memotong anggaran gaji THL 25 % , ternyata dalam APBD-P 2021 ini gaji THL di potong 50%. Begitu juga dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN yang dipotong 50%.
Sementara itu, setelah dilihat dan dipelajari APBD-P 2021, ada beberapa kegiatan pengadaan mobil dinas dan mebel di beberapa OPD diantaranya di sekretariat daerah yang nilainya fantastis malah bertambah.

“Seperti pengadaan mebel di sekretariat daerah yang sebelumnya dianggarkan Rp 16 milyar naik menjadi Rp 24 milyar lebih,” kata Isa.
Isa menambahkan, Ini aneh dan membuktikan Pemko tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat yang lagi susah karena dampak pandemi Covid-19, malahan menganggarkan pengadaan mobil dinas dan mebel yang tidak terlalu penting.
“Saya tak bisa hadir saat paripurna di DPRD karena masih dalam kondisi kurang sehat karena selesai vaksin di hari Senin,” tutupnya.