KABARLAH.COM – Padang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Sumatera Barat menggelar pertemuan membahas Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait seragam sekolah. LKAAM menganggap SKB itu mengganggu kearifan lokal Sumbar.
“Hari ini kita bertemu di sini. Kerisauan kami bersama Pak Fauzi Bahar (Wali Kota Padang 2004-2014). Sudah berjalan sekolah berjilbab selama 15 tahun. Tiba-tiba ada SKB 3 Menteri. Ganggu masyarakat Sumbar. Masyarakat terganggu karena SKB,” kata Ketua Umum LKAAM, M Sayuti Datuak Rajo Panghulu, usai pertemuan dengan sejumlah tokoh di kantor LKAAM, Selasa (16/2/2021).
Pertemuan itu dihadiri Mantan Danpuspom TNI AD yang kini Ketua Umum Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, serta sejumlah tokoh lainnya.
Sayuti mengatakan Sumbar memiliki kekuatan lewat lembaga ninik mamak. Dia mengatakan pihaknya bakal menyampaikan protes kepada pemerintah pusat terkait SKB 3 Menteri tersebut.
“Kita di Sumbar punya kekuatan dari berbagai organisasi. LKAAM sebagai lembaga ninik mamak, sepakat untuk menghimpun pendapat-pendapat dari semuanya itu. Jadi (kalau protes) ke Jakarta sudah atas nama Sumbar, Minangkabau minta revisi SKB ini, tidak lagi atas nama organisasi,” katanya.
“Kita akan buat surat ke Presiden dan kepada MA. Kepada MA, kita minta agar meninjau kembali SKB 3 menteri ini,” tambah Sayuti.
Dia mengatakan ada kearifan lokal Minangkabau yang mengajarkan perempuan untuk memakai sarung dan kerudung serta laki-laki memakai tudung dan sarung. Karena itulah, katanya, masyarakat Sumbar merasa tidak cocok dengan SKB 3 Menteri yang terkesan menghalangi kearifan lokal.
“Mohon dipahami kearifan lokal kami, bahwa kami orang tua ingin mengajarkan anak-anak memakai pakaian yang menutup aurat,” ujar Sayuti.
Dia mengatakan ada kearifan lokal Minangkabau yang mengajarkan perempuan untuk memakai sarung dan kerudung serta laki-laki memakai tudung dan sarung. Karena itulah, katanya, masyarakat Sumbar merasa tidak cocok dengan SKB 3 Menteri yang terkesan menghalangi kearifan lokal.
“Mohon dipahami kearifan lokal kami, bahwa kami orang tua ingin mengajarkan anak-anak memakai pakaian yang menutup aurat,” ujar Sayuti.
Discussion about this post