Jakarta – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan secara resmi partainya sudah mengumumkan nama calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024. Ia menuturkan pengumuman capres dari Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) beberapa tahun lalu.
“(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” tutur Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (22/1/2023).
Hal itu Airlangga sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu (21/1).
Diketahui, pada Munas 2019 Partai Golkar sudah memutuskan mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Kemudian, keputusan munas diperkuat dengan hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.
Airlangga menegaskan soal keputusan capres sudah final, karena Munas menjadi keputusan tertinggi partai berlambang pohon beringin ini. Ia pun mengaku saat ini Golkar tengah memperjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.
Menurutnya, ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup. Upaya ini dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menyikapi hal tersebut, Golkar sendiri telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan delapan partai awal tahun ini.
“Jangan lupa Golkar rajanya pilihan tertutup. Kita berpengalaman menangani berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup di era Orde Baru bahkan di era reformasi di tahun 2004 Golkar juaranya. Tetapi Golkar ingin menjaga demokrasi,” tegas Airlangga.
Airlangga menambahkan Golkar ingin konsisten memberi kedaulatan tetap di tangan rakyat. Mayoritas partai, kata Airlangga, sudah sepakat tidak mengubah Undang-Undang tentang Pemilu tahun ini. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga regulasi yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024 tetap sama dan tak diubah tiap tahun.
“Jadi kita sudah ada komitmen antarpartai politik tidak setiap tahun, aturan pemilu diubah-ubah. Jadi tentu ini kita harus dijalankan secara konsisten apalagi kalau istilah di sepak bola peluit sudah dibunyikan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, delapan partai yang duduk di Parlemen Senayan, kecuali PDIP menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Saat ini, beberapa pihak tengah mengajukan gugatan uji materi terkait sistem proporsional terbuka ini ke MK.
