KABARLAH.COM, Pekanbaru- Persoalan korupsi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan penindakan, tetapi juga memiliki dimensi komunikasi, sosial, budaya, dan politik yang kompleks, Senin, 24/8/2026.
Perspektif inilah yang menjadi pijakan tim peneliti dalam melaksanakan Penelitian Fundamental Reguler (PFR) KEPMENDIKTIRISTEK RI Tahun 2026 dengan tema “Komunikasi Politik tentang Pemaknaan Korupsi oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau.”
Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius yang berimplikasi terhadap tata kelola pemerintahan, kualitas demokrasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam konteks Provinsi Riau, persoalan tersebut memiliki relevansi yang kuat.
Data yang tercantum dalam TOR penelitian menunjukkan bahwa sejak 1998 terdapat 21 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sebuah fakta yang menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelanggaran individual, tetapi juga perlu dianalisis melalui struktur politik, budaya kekuasaan, biaya politik, politik uang, serta persoalan integritas pejabat publik.
Tim peneliti melihat bahwa salah satu aspek penting yang masih perlu dikaji secara lebih mendalam adalah bagaimana korupsi dikomunikasikan dan dimaknai oleh pemerintah maupun masyarakat. Pesan antikorupsi yang disampaikan pemerintah melalui kampanye, sosialisasi, media, maupun komunikasi publik belum tentu memperoleh pemaknaan yang sama di tingkat masyarakat.
Perbedaan pengalaman sosial, budaya, kepentingan politik, serta tingkat literasi masyarakat dapat membentuk interpretasi yang berbeda terhadap suatu tindakan yang secara hukum dikategorikan sebagai korupsi.
Dalam kehidupan sosial, misalnya, pemberian uang pelicin, hadiah kepada pejabat, atau uang terima kasih dapat dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai praktik yang biasa atau bentuk hubungan sosial tertentu.
Padahal, dalam konteks hukum dan tata kelola pemerintahan, praktik tersebut dapat memiliki konsekuensi sebagai bentuk gratifikasi atau perilaku yang berpotensi koruptif. Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara konstruksi hukum mengenai korupsi dengan konstruksi sosial masyarakat mengenai tindakan koruptif.
Karena itu, penelitian ini menempatkan komunikasi politik sebagai salah satu variabel penting dalam memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam isu antikorupsi.
Komunikasi tidak hanya dipandang sebagai proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi sebagai proses dialogis yang memungkinkan terjadinya pembentukan makna, negosiasi pemahaman, pembentukan kepercayaan, serta munculnya partisipasi publik.
Aspek kepercayaan publik menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Komunikasi pemerintah yang tidak transparan, tidak konsisten, atau tidak sejalan dengan pengalaman masyarakat berpotensi menimbulkan kesenjangan persepsi. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka, jelas, konsisten, etis, dan partisipatif dapat memperkuat legitimasi kebijakan antikorupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain komunikasi dan kepercayaan publik, penelitian juga menganalisis partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima pesan antikorupsi, tetapi sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan, menyampaikan laporan, membangun kontrol sosial, serta berkontribusi dalam menciptakan budaya antikorupsi.
Namun, partisipasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk persoalan akses informasi, keberanian melapor, kepercayaan terhadap institusi, serta lingkungan sosial dan politik.
Untuk memperdalam persoalan tersebut, tim peneliti menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai ruang dialog multiperspektif yang mempertemukan unsur pemerintah, penegak hukum, lembaga pengawas, tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, akademisi, aktivis mahasiswa, dan jurnalis.
Pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh perspektif yang lebih beragam mengenai bagaimana korupsi dipahami, dikomunikasikan, dan direspons dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Riau.
FGD tersebut diarahkan untuk menghasilkan pemetaan mengenai pemaknaan korupsi oleh pemerintah dan masyarakat, proses komunikasi politik antikorupsi, kesenjangan antara pesan pemerintah dengan pengalaman masyarakat, serta faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi pemaknaan korupsi.
Selain itu, penelitian diarahkan untuk merumuskan strategi komunikasi politik yang lebih efektif dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Riau.
Penelitian fundamental ini melibatkan tim multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif ilmu komunikasi, pendidikan, dan keterlibatan mahasiswa. Tim penelitian terdiri atas Dr. Jupendri, S.Sos., M.I.Kom. sebagai Ketua sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi; Ilham Hudi, S.Pd., M.Pd. sebagai Anggota sekaligus Dosen Pendidikan Profesi Guru; Nurrahmi, S.I.Kom., M.I.Kom. sebagai Anggota sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi; serta Dwi Rahmat Apriandi dan Adityo Dapi Pratama sebagai Anggota dari unsur mahasiswa Ilmu Komunikasi.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya berorientasi pada pengembangan kajian akademik, tetapi juga membangun kolaborasi lintas bidang dan melibatkan mahasiswa dalam proses penelitian. Pendekatan kolaboratif ini penting karena persoalan korupsi merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu perspektif keilmuan.
Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi politik, komunikasi antikorupsi, kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi komunikasi antikorupsi yang lebih transparan, kredibel, etis, dan partisipatif bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjawab pertanyaan mengenai apa itu korupsi, tetapi juga mengkaji pertanyaan yang lebih fundamental: bagaimana korupsi dimaknai, bagaimana makna tersebut dibentuk melalui komunikasi politik, mengapa terjadi kesenjangan pemaknaan antara pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk membangun kepercayaan dan memperkuat partisipasi publik dalam pencegahan korupsi.
Melalui FGD dan penelitian yang sistematis, tim berharap dapat menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang mampu memperkuat komunikasi antikorupsi di Provinsi Riau.
Dengan pendekatan tersebut, pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pendekatan represif, tetapi bergerak menuju penguatan budaya integritas, transparansi, partisipasi publik, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat.
