KABARLAH.COM, Kampar – Antrean panjang masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Provinsi Riau, khususnya di daerah penghasil minyak dan kelapa sawit, menjadi pemandangan yang tidak lazim dalam beberapa hari terakhir.
Terlihat berbagai jenis kendaraan, mulai dari roda dua, minibus, hingga truk, berjejer panjang hingga ke badan jalan demi mendapatkan BBM. Kondisi ini terjadi sejak pagi hingga dini hari, tidak hanya di Kota Pekanbaru, tetapi juga di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
Antrean yang meluber hingga ke badan jalan tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas, karena sebagian ruas jalan dipenuhi kendaraan yang mengantre.
Aktivis pemuda Riau, Redo Antoni Sandra, SE, menilai situasi ini bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan energi.
“Peristiwa ini menunjukkan pemerintah seolah kehilangan kendali dan arah. Masyarakatlah yang menjadi korban dan menanggung dampak dari kacaunya distribusi BBM yang terus terjadi,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kondisi serupa, Redo menekankan pentingnya memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan distribusi energi, agar tidak terjadi penumpukan BBM di titik tertentu.
Menanggapi beredarnya selebaran dan informasi di media yang menyebutkan “Warga Riau, jangan panik! Stok BBM aman dan terkendali”, ia menilai pernyataan tersebut perlu dibuktikan di lapangan.
“Jika memang stok aman dan terkendali, tentu tidak akan terjadi antrean panjang hingga ke jalan, yang jelas tidak elok dipandang,” tambahnya.
Di sisi lain, Redo Antoni Sandra juga mendesak Pemerintah Provinsi Riau serta Presiden melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi Kepala Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
“BBM merupakan hak konstitusional publik yang harus dikelola secara transparan dan berkeadilan. Jika tidak, kelangkaan yang terjadi bukan hanya persoalan pasokan, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.
