KABARLAH.COM, Pekanbaru – Perkumpulan Independen Demokrasi (IDE) resmi menginjak usia 5 tahun pada tanggal 21 September 2025. Pada momentum Milad yang diselenggarakan pada Sabtu, 27 September 2025 di Pekanbaru, IDE mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang menyoroti berbagai isu krusial di Indonesia, mulai dari reformasi hukum hingga tata kelola partai politik dan program strategis pemerintah.
IDE menyatakan bahwa momen Milad ke-5 ini dijadikan sebagai titik kesadaran untuk merespons situasi Nasional saat ini. Hal ini selaras dengan misi organisasi yang tertuang dalam AD/ART, yaitu berperan aktif dalam menanggapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan demokrasi.
Dalam pernyataan sikapnya, IDE menilai bahwa kehidupan masyarakat saat ini masih dibayangi oleh ketimpangan, kekerasan, dan ketidakadilan. Sejumlah persoalan utama yang disorot oleh IDE mencakup:
Isu agraria dan sumber daya alam, IDE melihat masih maraknya perampasan sumber daya alam dan lahan dari tangan rakyat, seperti kasus agraria di Rempang, eksploitasi di Raja Ampat, dan perambahan hutan di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN).
Penegakan hukum, ketimpangan penegakan hukum telah merenggut kepercayaan publik. Di saat yang sama, kebebasan berpendapat dan perlindungan HAM dinilai belum terjamin, termasuk desakan untuk reformasi struktural dan kultural di tubuh POLRI.
Politik dan Pemilu, IDE mengkritik sistem pemilu yang dipenuhi politik uang dan hanya bersifat transaksional tanpa substansi, yang merugikan rakyat karena melahirkan pemimpin dari proses yang tidak berintegritas.
Tata kelola partai politik, kritik tajam juga ditujukan kepada partai politik yang dinilai melanggar prinsip demokrasi dengan membudayakan personalisasi partai. Kondisi ini diperparah tanpa adanya batasan periode masa jabatan bagi ketua umum partai, yang berpotensi mematikan regenerasi dan meritokrasi.
Program pemerintah, IDE menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimbulkan kecemasan lantaran banyak kasus keracunan. IDE mendesak evaluasi total terhadap tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas program ini.
Berdasarkan analisis tersebut, IDE mengeluarkan pernyataan sikap yang terperinci sebagai berikut:
- Isu Agraria dan Sumber Daya Alam
Rempang : Menolak penggusuran masyarakat adat tanpa dasar hukum jelas; menuntut pembangunan kawasan agar menjadikan masyarakat tempatan sebagai subjek, bukan korban; dan mendesak transparansi proyek serta jaminan perlindungan hak hidup legalitas bagi masyarakat Rempang.
Raja Ampat : Menolak eksploitasi yang merusak ekosistem laut dan hutan; mendesak pencabutan perizinan tambang yang merusak pesisir dan pulau kecil; serta menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata dan konservasi.
Taman Nasional Teso Nilo: Menuntut penegakan hukum tegas terhadap pelaku perambahan hutan; mendesak pembongkaran jaringan korporasi yang diuntungkan dari perusakan alam, dan mengingatkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi berkelanjutan.
- Isu Hukum dan HAM
Reformasi POLRI : Mendesak reformasi struktural dan kultural, menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekerasan, serta menuntut transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas aparat kepolisian.
Kebebasan Berpendapat : Menegaskan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional; menolak segala bentuk pembungkaman kritik; mendorong perlindungan hukum terhadap warga yang menyuarakan pendapat secara damai; mengecam kriminalisasi aktivis; dan mendesak pembebasan aktivis yang ditahan karena menyuarakan kepentingan publik.
- Isu Politik
Reformasi Partai Politik : Mendesak negara mengambil peran dalam membuat regulasi yang komprehensif tentang batasan maksimal periode masa jabatan ketua umum partai. Pembatasan ini bertujuan membuka peluang bagi semua kader, mencegah personalisasi berlebihan, dan mendorong sistem meritokrasi dalam kepemimpinan partai.
Kepemiluan : Mendorong revisi undang-undang untuk memperluas definisi dan sanksi praktik politik uang, termasuk subjek hukum broker/perantara. Selain itu, IDE mendesak penguatan kelembagaan Bawaslu dan Gakkumdu dengan kewenangan dan dukungan finansial yang lebih besar, serta mendorong pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis pemilih.
- Program Strategis Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mendesak pemerintah mengevaluasi total tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas program MBG. Program ini harus memiliki standar mutu, protokol gizi, dan sanitasi yang ketat untuk mencegah kasus keracunan makanan.
IDE juga mendorong pembentukan pengawas independen untuk memastikan program dapat dipertanggungjawabkan.
