KABARLAH.COM, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII, H Hendry Munief MBA, mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kian menipis.
Ia menilai, di tengah meningkatnya beban belanja daerah, sudah saatnya pemda lebih serius mengoptimalkan potensi UMKM, ekonomi kreatif (ekraf), dan pariwisata berbasis lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pertumbuhan UMKM, Ekraf dan Pariwisata Berbasis Lokal bakal mampu mendorong pendapatan dan pergerakan fiskal daerah.
Menurut Hendry, kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan yang cukup berat. Selain keterbatasan ruang fiskal, berbagai kewajiban belanja rutin dan program prioritas membuat APBD semakin terbebani.
Jika pola pembangunan masih bertumpu pada anggaran pemerintah semata, maka ruang gerak daerah akan semakin sempit. “APBD kita ini makin menipis, sementara beban yang harus ditanggung semakin besar. Untuk itu, kita harus mendorong peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi kita harus mendorong UMKM, Ekraf dan Pariwisata Lokal ini. Kalau semua sektor masih menunggu anggaran negara, pembangunan daerah akan jalan di tempat,” ujar Hendry Munief dalam keterangannya, Senin (19/1/25)
Ia menegaskan, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata justru memiliki daya tahan tinggi dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Ketiga sektor tersebut dapat tumbuh secara mandiri dengan dukungan ekosistem yang tepat serta kolaborasi dengan pihak swasta.
“UMKM, ekraf, dan pariwisata sudah terbukti bisa bergerak tanpa harus bergantung pada APBD. Peran pemerintah seharusnya lebih pada fasilitator, memastikan regulasi sederhana, perizinan mudah, dan tidak ada hambatan bagi swasta maupun pelaku usaha,” tegasnya.
Hendry menilai, kehadiran pemerintah tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk suntikan anggaran. Pemerintah daerah cukup menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka akses pasar, serta menjembatani kolaborasi antara pelaku UMKM, pelaku kreatif, dan investor swasta. ***
