KABARLAH.COM, PEKANBARU- Digitalisasi merupakan salah satu isu terpenting dalam pengembangan sektor publik di Indonesia. Pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan keberlanjutan sektor publik melalui Kementerian Sektor Publik.
Namun, transformasi digital di sektor perhotelan tidak hanya sekadar menawarkan platform promosi, aplikasi pembayaran, atau sistem pembayaran elektronik. Selain itu, diperlukan pula komputerisasi proses bisnis internal hotel, manajemen informasi, kualitas layanan, serta keterampilan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi.
Hal ini semakin penting bagi industri perhotelan di Sumatra. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat okupansi kamar (TPK) hotel berbintang nasional mengalami peningkatan dari 47,35% pada tahun 2022 menjadi 52,56% pada tahun 2024.
Namun, situasi di berbagai provinsi di Sumatra saat ini menjadi perhatian. Pada tahun 2024, hanya Republik Indonesia yang memiliki TPK di atas rata-rata nasional, yaitu 55,78% dari total nasional. Pemerintah Republik Indonesia kemudian melaporkan bahwa tingkat kepemilikan lahan di Sumatra sekitar 29,22%.
Pertumbuhan industri perhotelan tidak hanya bergantung pada jumlah kamar. Rata-rata lama menginap tamu di beberapa provinsi di Sumatra juga dijadikan acuan rata-rata nasional.
Kondisi di atas menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran destinasi, kinerja pasar, dan pengalaman tamu.
Situasi ini dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan operasional hotel. Sistem ideal untuk pemesanan, reservasi, pembayaran, transfer, dan penerimaan uang adalah: Integrasi ini memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mengambil keputusan seperti penetapan harga, perhitungan biaya, penentuan pembayaran, dan evaluasi kinerja bisnis.
Kita juga perlu melakukan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Hotel dapat memahami kebutuhan pelanggan dan mengembangkan layanan yang lebih responsif dengan memanfaatkan data pelanggan, sistem pemesanan, dan saluran komunikasi digital.
Oleh karena itu, teknologi bukan hanya alat administrasi, tetapi bagian dari strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan.
Program pemerintah dan tantangan implementasi
Inisiatif Pariwisata 5.0 pemerintah memiliki program strategis bernama digitalisasi, yangakan dilaksanakan pada tahun 2026.
Program ini mencakup pengembangan platform Event by Indonesia yang merupakan portal data publik nasional, situs web berbasis konten, sertapenggunaan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) untuk memastikan proses penerbitan berjalan lancar.
Pemerintah juga menerapkan sosialisasi gender di sektor pariwisata melalui SistemPenyampaian Tunggal Online (OSS). Mekanisme verifikasi berbasis API juga sedang dikembangkan bersama biro perjalanan atau platform agen perjalanan daring (OTA) untuk memperoleh data pribadi dan memverifikasi identitas biro perjalanan tersebut. Tujuan dari
inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai bisnisperiklanan yang dilakukan melalui platform digital.
Namun, volume bisnis tetap perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan digitalisasi. Sebuahhotel memerlukan sumber daya keuangan, infrastruktur teknologi, dan staf yang memilikikompetensi digital. Persyaratan ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi hotel-hotel besar, terutama yang memiliki jumlah kamar lebih banyak daripada hotel-hotel kategori atas.
Oleh karena itu, program pengembangan kapasitas digital harus disesuaikan dengankebutuhan dan kapasitas masing-masing unit bisnis. Pelatihan tidak hanya harus mencakup cara menggunakan aplikasi, tetapi juga integrasi sistem reservasi, operasional, pembayaran, dan keuangan.
Penting untuk mengembangkan kompetensi ini guna memastikan bahwa investasi teknologi dimanfaatkan secara efektif dalam operasional bisnis sehari-hari.
Ketergantungan pada OTA dan daya saing hotel
Asosiasi (PHRI) menyebutkan bahwa sebelumnya pernah ada komisi besar yang diprakarsai oleh beberapa agen perjalanan daring internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam transformasi digital, keseimbangan antara akses pasar dan profitabilitas bisnis perlu diperhatikan.
Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan untuk membangun platform pemasaran destinasi yang terintegrasi dengan informasi hotel dan pariwisata. Platform ini dapat membantu dalam menilai potensi kawasan tersebut dan dapat menjadi sumber investasi alternatif bagi pengembang properti.
Hal ini berarti meningkatkan kualitas pemasaran digital serta kemampuan hotel dalam menangani transaksi secara langsung. Selain itu, pengawasan terhadap pengembangan kegiatan bisnis kolaboratif di platform digital perlu dikoordinasikan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan organisasi industri.
Satu-satunya syarat untuk perencanaan dan pelaksanaan yang lebih efektif adalah ketersediaan data yang akurat.
Arah Kebijakan Untuk Industri Perhotelan
Diperlukan strategi komprehensif untuk digitalisasi di sektor perhotelan. Langkah pertama adalah mendorong integrasi sistem digital di tingkat hotel, terutama sistem reservasi, operasional, pembayaran, dan keuangan. Kedua, peningkatan lingkungan dan teknologi sangat diperlukan bagi hotel dengan tingkat hunian tinggi, terutama hotel bertingkat tiga.
Ketiga, pemerintah daerah harus mengembangkan strategi pemasaran destinasi yang dapatmemfasilitasi transaksi dan mengurangi dampak OTA. Pertama, perbarui data hotel secaraberkala, tambahkan data surat kabar, klasifikasi hotel, direktori industri, dan hasil survei.
Penting bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa untuk bekerja sama guna memastikanupaya digitalisasi dilaksanakan secara seragam.
Pada akhirnya, digitalisasi sektor perhotelan lebih dari sekadar jumlah aplikasi atau platform yang tersedia. Hal terpenting adalah kemampuan pemilik usaha untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnis mereka, meningkatkan kualitas informasi, mengembangkan sumber daya manusia, serta menciptakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
Oleh karena itu, diharapkan digitalisasi akan menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan industri perhotelan Indonesia.________________________________________
Sumber rujukan: Badan Pusat Statistik; Kementerian Pariwisata, Program Prioritas Tahun 2026; serta pemberitaan dan pernyataan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagaimana dirujuk dalam bahan awal.
