KABARLAH.COM, Pekanbaru — Senator Riau K.H. Muhammad Mursyid menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar dan Pertalite, yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau pada Oktober hingga awal November 2026.
Ia meminta pemerintah pusat, Pertamina, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah mengambil langkah cepat dan terukur agar persoalan tersebut tidak terus membebani masyarakat.
Berdasarkan laporan analisis kelangkaan BBM bersubsidi di Provinsi Riau periode Oktober 2026, persoalan kelangkaan dinilai tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan kuota. Laporan tersebut menyebut adanya kombinasi antara tekanan fiskal dan pasokan pada tingkat nasional dengan persoalan distribusi dan dugaan kebocoran BBM bersubsidi di tingkat lokal.
K.H. Muhammad Mursyid mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat. Kelangkaan Solar dan Pertalite tidak hanya berdampak terhadap kendaraan pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas nelayan, petani, pelaku UMKM, angkutan barang, transportasi masyarakat hingga harga kebutuhan pokok.
“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat persoalan distribusi maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pemerintah harus memastikan BBM yang telah dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima dan menggunakannya,” ujar K.H. Muhammad Mursyid di Pekanbaru. Senin (2/11/2026).
Laporan tersebut mencatat bahwa realisasi subsidi energi secara nasional hingga September 2026 mencapai Rp376,8 triliun atau sekitar 84,3 persen dari pagu APBN. Laporan juga menyebut kenaikan harga minyak dunia dan tekanan terhadap pembayaran subsidi serta kompensasi berpengaruh terhadap kemampuan penyediaan pasokan BBM.
Di sisi lain, Riau secara administratif disebut telah memperoleh kuota, bahkan mengajukan tambahan sekitar 99.700 kiloliter pada September 2026. Namun, kecukupan kuota di atas kertas belum tentu sama dengan ketersediaan stok fisik di SPBU.
Selain persoalan nasional, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi juga menjadi perhatian. Dalam laporan itu disebutkan beberapa temuan kasus pada 19 Oktober 2026, antara lain pengamanan sekitar 6.500 liter BBM di wilayah Kandis, Siak, serta sekitar 1.400 liter di Tenayan Raya, Pekanbaru. Laporan memperkirakan kebocoran distribusi lokal dapat memperparah kekurangan pasokan BBM di masyarakat.
Menurut K.H. Muhammad Mursyid, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik penimbunan, pelangsiran maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kalau memang ditemukan adanya mafia, penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka harus ditindak tegas. Jangan sampai BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat justru dinikmati oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum,” tegasnya.
Ia juga meminta Pertamina bersama pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi BBM ke seluruh kabupaten dan kota di Riau, terutama daerah yang mengalami antrean panjang dan kekosongan stok dalam waktu lama.
K.H. Muhammad Mursyid menilai sistem pengawasan berbasis teknologi juga perlu diperkuat. Penggunaan QR MyPertamina, pencocokan identitas pengguna dan kendaraan, serta penyediaan informasi stok BBM secara transparan di setiap SPBU dapat menjadi bagian dari upaya mempersempit ruang penyalahgunaan.
Laporan tersebut antara lain merekomendasikan percepatan pembayaran kompensasi kepada Pertamina, pengaktifan Satgas Mafia BBM, razia terhadap SPBU yang melakukan pelanggaran, penguatan penggunaan QR MyPertamina, serta penyediaan sistem informasi stok secara real-time.
Senator Riau itu juga menekankan bahwa penyelesaian kelangkaan BBM tidak cukup hanya dengan menambah kuota. Pemerintah harus memastikan rantai distribusi dari terminal BBM hingga SPBU berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau kuota tersedia tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM, berarti ada persoalan yang harus ditelusuri dari hulu sampai hilir. Negara harus hadir memastikan distribusi berjalan adil, tepat sasaran dan tidak bocor di tengah jalan,” katanya.
K.H. Muhammad Mursyid berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama Pertamina dan Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan langkah konkret agar pasokan kembali normal. Ia juga meminta seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari pembelian BBM secara berlebihan.
“Kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas. Nelayan, petani, sopir, UMKM serta masyarakat kecil jangan sampai kehilangan penghasilan hanya karena sulit memperoleh BBM. Persoalan ini harus diselesaikan secara bersama-sama, cepat dan transparan,” pungkasnya.
