KABARLAH.COM, Pekanbaru – Sehubungan dengan terus berulangnya kasus korupsi di pucuk pimpinan Provinsi Riau termasuk penetapan tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid baru-baru ini gabungan organisasi pemuda dan kebudayaan yaitu Independen Demokrasi (IDE), Pemuda Melayu Riau Indonesia (PMRI) dan Rembuk Pemuda Riau menggelar aksi yang diberi judul Mimbar Demokrasi ditengah ramainya Car Free Day (CFD) Kota Pekanbaru. Ahad (16/11/2025).
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas tragedi “Quattrick Korupsi,” di mana sudah empat Gubernur Riau secara berturut-turut terjerat kasus korupsi.
Aksi Mimbar Demokrasi ini menyoroti dugaan praktik pemerasan, gratifikasi, dan “jatah preman” yang dilakukan oleh oknum pemimpin daerah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Korupsi yang sudah merajalela dinilai telah menghambat pembangunan, merusak citra daerah, dan secara langsung merampas hak-hak dasar masyarakat Riau.
Arif Nanda Kusuma, S.TP selaku koordinator lapangan pada aksi mimbar demokrasi menyampaikan “Perkumpulan Pemuda yang terhimpun dalam 3 organisasi yaitu Independen Demokrasi, Rembuk Pemuda Riau dan Pemuda Melayu Riau Indonesia resah terhadap budaya korupsi di provinsi Riau yang tumbuh dengan begitu suburnya. Data ICW menyebutkan provinsi Riau menjadi daerah terkorup di Indonesia dengan 76 tersangka. Otonomi daerah di Riau mestinya jadi arena pembelajaran dan penerapan demokrasi subtansi, bukan ladang rente kekuasaan. Maka hadirnya kami dalam Mimbar Demokrasi untuk mengecam keras praktik korupsi apapun motifnya dan siapapun orangnya serta menekankan untuk para pemimpin agar senantiasa amanah dalam menjalankan amanat rakyat.”
“Kemiskinan yang banyak terjadi di Riau merupakan bentuk tidak berhasilnya pemerintah Riau memenuhi kesejahteraan rakyatnya” Izhaq Ramadhan, S.H selaku Sekretaris Rembuk Pemuda Riau menyampaikan orasi terbaiknya dengan penuh semangat. Ia pun menyampaikan permasalahan yang terjadi di Riau menjadi perhatiannya sendiri bersama pemuda Riau lainnya. “Besar penolakan kami sebagai pemuda Riau akan praktik korupsi yang terjadi ditubuh pemerintahan Riau”
“Bukan hanya satu, dua, tiga kalinya terjadi di Riau, seorang pemimpin yang harusnya bijak dalam mengemban amanah yang diberikan harusnya menjadu contoh yang baik kepada masyarakatnya, Saya sangat mendukung dengan tindakan yang dilakukan KPK untuk memberantas tindak korupsi di Provinsi Riau”. M. Aditya Putra selaku Bendahara Rembuk Pemuda Riau dengan lantang menolak tindak korupsi yang terjadi di Provinsi Riau.
Firman Edi, S.E selaku Direktur Utama Independen Demokrasi menerangkan “Riau merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam melimpah, namun dipimpin oleh kepala daerah yang kerap terjaring OTT KPK”. sambungnya
“Sudah berulang dan kini terulang lagi budaya korupsi yang terjadi oleh kalangan pejabat provinsi Riau seperti sudah mengakar” ungkapan tersebut merupakan ekspresi kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat Riau dengan empat gubernur Riau yang ditangkap oleh KPK.
Tututan Aksi Mimbar Demokrasi 16 November 2025 yaitu :
- Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan membongkar seluruh jaringan korupsi, tidak hanya berhenti pada kepala daerah.
- Menuntut aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal dan menyita seluruh aset hasil korupsi untuk dikembalikan kepada negara dan rakyat Riau.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemuda untuk bersatu melawan budaya korupsi dan memastikan tidak ada lagi pemimpin Riau yang mengkhianati amanah.
