KABARLAH.COM, Pekanbaru – Kilang pengolahan Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Pertamina di Dumai, Riau, kembali dilanda insiden kebakaran pada Rabu malam (1/10/2025), sekitar pukul 21.00 WIB. Insiden yang terjadi di salah satu unit operasional kilang ini sempat didahului ledakan keras yang membuat panik warga di permukiman sekitar.
Menurut laporan warga, ledakan terdengar jelas sebelum api membesar. Meskipun Pertamina memastikan tidak ada korban jiwa dan operasional kilang serta pasokan BBM untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) tetap aman, insiden berulang ini memicu reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil.
Insiden ini menjadi sorotan tajam karena bukan kali pertama terjadi dalam kurun waktu singkat. Sebelumnya, pada April 2023, kilang yang sama juga mengalami ledakan akibat kebocoran gas hidrogen.
Menanggapi insiden terbaru ini, organisasi Independen Demokrasi (IDE) mendesak agar dilakukan investigasi secara terbuka dan meminta sanksi tegas bagi pihak manajemen yang terbukti lalai. Kami menilai, insiden berulang mengindikasikan adanya kegagalan serius dalam sistem mitigasi dan pencegahan di internal Pertamina.
“Fakta bahwa insiden ini terulang menunjukkan ada kemungkinan evaluasi pasca-insiden pertama tidak diimplementasikan secara ketat,” ujar Arif Nanda Kusuma selaku Direktur Hukum & Advokasi Independen Demokrasi.
“Ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas peralatan vital dan apakah prosedur pemeliharaan (maintenance) sudah optimal.”
Independen Demokrasi juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas Pertamina pasca-insiden. Menurut Arif Nanda, respons korporasi yang fokus menjamin pasokan BBM aman cenderung mengalihkan perhatian publik dari akar masalah dan pertanggungjawaban internal.
“Publik jarang mengetahui hasil lengkap investigasi internal sebelumnya atau sanksi apa yang dijatuhkan pada pihak-pihak yang lalai. Hal ini menciptakan siklus dimana pertanggungjawaban hanya berhenti di level permukaan,” tegasnya.
Selain kegagalan teknis dan tata kelola perusahaan (Corporate Governance), insiden ledakan yang dialami berulang kali oleh warga, khususnya di Kelurahan Tanjung Palas, dianggap telah menciptakan trauma psikologis dan ketidaknyamanan yang terabaikan.
Hal ini mencerminkan konsep Risk Society, di mana manfaat ekonomi dinikmati korporasi, namun risiko bahaya dibebankan pada masyarakat sekitar.
Untuk menghentikan siklus insiden ini, Independen Demokrasi mendesak beberapa tuntutan kunci kepada Pemerintah dan Pertamina:
- Audit Keamanan
Independen dan Terbuka
Mendesak Kementerian ESDM untuk membentuk Tim Audit Keamanan dan Prosedur yang independen (melibatkan ahli teknik non-Pertamina dan perwakilan masyarakat sipil) untuk mengaudit seluruh unit Kilang Dumai. Hasil audit wajib dipublikasikan.
- Sanksi dan Regulasi Diperberat
Perlu adanya regulasi yang memungkinkan sanksi administratif atau denda yang jauh lebih berat bagi direksi atau manajer unit yang terbukti lalai dalam menjamin standar Health, Safety, and Environment (HSE).
- Penguatan Anggaran Keselamatan
Memastikan anggaran untuk predictive maintenance dan upgrade teknologi keselamatan di kilang vital menjadi pos prioritas yang tidak dapat dipotong demi target keuntungan jangka pendek.
- Pembentukan Zona Penyangga
Mendesak Pertamina untuk mengkaji pembentukan zona penyangga (buffer zone) yang lebih luas antara area inti kilang dengan permukiman warga, serta melibatkan masyarakat dalam Komite Pengawasan Risiko Kilang.
Oleh: Arif Nanda Kusuma, S.TP (Direktur Hukum dan Advokasi IDE)
