KABARLAH.COM, Pekanbaru – Pendapatan Provinsi Riau pada Tahun 2026 diprediksi akan mengalami penurunan, sehinga dapat menyebabkan keterbatasan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus mengantisipasinya dan mencarikan solusinya.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Siak dan Pelalawan H. Abdullah, S.Pd kepada Kabarlah.com. Selasa (19/08/2025).
Politisi PKS ini meminta Pemprov Riau segera mengantisipasi penurunan Pendapatan Tahun 2026 yang akan datang. Adapun penyebabnya yaitu, dana bagi hasil (DBH) minyak bumi akan turun drastis sebab porsi negara dari Blok rokan turun dari 36 ke 16 persen.
Selanjutnya, dikarenakan harga minyak dunia yang terus turun diprediksi bisa tembus ke USD 60/barel, dan efisiensi TKD 2026, seperti diketahui, pemerintah pusat masih melakukan efisiensi sebagaimana yang telah diumumkan oleh Menteri keuangan (Menkeu) beberapa hari yang lalu.
Oleh karena itu, Legislator Riau ini berharap, berhubung pemprov Riau mulai menyusun RKPD Tahun 2026, sebelum diserahkan ke DPRD. Pemprov harus menghitung dengan cermat, dan tetap optimis tanpa mengabaikan hal hal yang bersifat realistis.
“Pemprov Riau mesti melakukan langkah-langkah inovatif dalam menciptakan peluang-peluang sumber pendapatan baru agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang mana solusinya hanya kreatifitas dalam peningkatan PAD, BUMD dan pengelolaan aset,” tegas Abdullah dengan optismis.
