KABARLAH.COM, Pekanbaru – Pertama dalam sejarahnya Pemprov Riau mengalami defisit anggaran dan tunda bayar besar-besaran. Dikabarkan mencapai ratusan milyar tunda bayar APBD tahun 2024.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Dapil Pelalawan, H. Abdullah, S.Pd saat dihubungi pada Kamis (23/1/2023) siang, meminta Pemprov meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Riau.
“Kita harapkan dengan kondisi keuangan yang sedang kurang baik ini disadari oleh top manajemen BUMD Pemprov Riau atau badan usaha yang ada penyertaan modal Pemprov Riau di dalamnya. Kita minta agar kinerja mereka ditingkatkan. Penetrasi bisnisnya makin dikencangkan sehingga harapan kita bersama adanya kontribusi PAD yang signifikan.” kata Abdullah.
Dia menegaskan Pemprov Riau jangan selalu mengandalkan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah (TKD) sebagai sumber utama APBD Riau. Namun setiap tahun Pemprov menargetkan PAD naik secara konstan dan signifikan.
“Pada akhirnya keuangan yang sehat itu ditandai dengan sumber pendapatan non TKD yang besar. Jika TKD tinggi dan PAD tinggi tentu itu lebih baik. Riau ini negeri dengan SDA dan SDM yang melimpah. Tinggal BUMD melakukan ekspansi bisnis dengan maksimal. Olahlah SDA ini sebaik mungkin sehingga kita bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan pusat.” tegas sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau ini.
Sebagai wakil rakyat, dia sering mendapatkan masukan bagaimana BUMD dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk daerah. Dia melihat potensi BUMD masih prospek dalam jangka panjang.
