KABARLAH.COM, Pekanbaru – Komisi 3 DPRD Pekanbaru, kembali memanggil mitra komisi 3 dalam kegiatan rapat kerja. Kali ini mitra komisi 3 yang di undang adalah Dinas kesehatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani. Selasa, (13/09/2022).
Tampak hadir, ketua komisi 3, sekretaris komisi, wakil ketua komisi dan anggota komisi 3 lainnya. Pihak Dinas Kesehatan hadir langsung kepala Dinas Kesehatan Dr Zaini Rizaldi, Sekdis, para Kabid dan staff, sementara dari RSD Madani juga hadir Direktur RSD Madani, Dr Naldo.
Dalam rapat kerja dengan mitra komisi 3 tersebut banyak pertanyaan, masukan dari anggota komisi 3, salah satunya dari Hamdani MS. S.IP, yang menyampaikan bahwa, pelayanan kesehatan urusan wajib pemerintah dan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh Pemko Pekanbaru. Pelayanan maksimal pemerintah di sektor kesehatan menjadi penting.
Maka dari itu Dinkes dan RSD Madani harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan di sektor kesehatan kepada masyarakat Kota Pekanbaru.
Salah satu contohnya, Hamdani menceritakan bahwa baru- baru ini ada warga yang memberikan laporan dan aspirasi padanya, ada warga tidak mampu yang jatuh sakit dan belum memiliki BPJS Kesehatan karena ketidak mampuannya, seharusnya hal tersebut dapat dicover oleh pemerintah dan dicarikan solusinya walaupun budget dari pemerintah terkait jaminan kesehatan tidak tersedia, atau telah habis.
“Seharusnya dengan adanya RSD Madani kita bisa melayani masyarakat kita yang memang membutuhkan perawatan apalagi kondisinya tidak mampu secara ekonomi. Saya sangat sedih, warga kita tersebut tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia baru – baru ini karena tidak cepat dilayani oleh rumah sakit kita karena tidak memiliki BPJS,” terang Hamdani.
Hal tersebut tidak boleh lagi terjadi pak Kadis dan pak Direktur RSD Madani ujar Hamdani. Pemerintah harus senantiasa hadir untuk masyarakat. Apalagi masyarakat kurang mampu seperti yang barusan saya sampaikan. Harus ada solusi cepat bagi masyarakat dan insidentil seperti yang telah terjadi. Tidak boleh ada kejadian yang serupa terjadi lagi di Pekanbaru, kota smart city Madani ini.
“Jika perlu, sistem UHC (Universal Health Coverage) harus segera kita wujudkan agar bisa mengcover seluruh warga kota Pekanbaru, dan DPRD khusus komisi 3 akan dukung maksimal agar itu bisa kita wujudkan, ” ujar Hamdani berapi-api.
Hamdani menegaskan, Intinya DPRD siap all-out untuk memaksimalkan perjuangan urusan wajib pemerintah di sektor pelayanan kesehatan masyarakat ini agar indikator kesehatan masyarakat Pekanbaru meningkat, apalagi kita sudah didukung oleh 21 puskesmas, IFLK kota, Laboratorium Daerah dan RSD Madani.
Menanggapi hal itu, Kadis Kesehatan Kota Pekanbaru dr. Zaini Rizaldi menyampaikan bahwa hal tersebut telah menjadi perhatian serius Dinkes kota Pekanbaru, dan hari ini serta kedepan, kita akan berikan solusi terbaik bagi warga kota Pekanbaru apalagi jika ada kasus seperti yang pak Hamdani sampaikan, dengan bekerjasama dengan lembaga lembaga sosial, Bazda dan stakeholder lainnya sampai nanti kita menyelesaikan proses UHC yang tadi bapak sampaikan.
“Kami tentunya sangat memohon dukungan kebijakan dan pendanaan dari APBD kota untuk mewujudkannya. Agar Pekanbaru bisa segera menerapkan sistem UHC bagi masyarakat Pekanbaru,” pungkasnya.
