KABARLAH.COM, INDRAGIRI HULU – Merespon penanganan demonstrasi di sejumlah kota yang berujung pada kekerasan hingga korban meninggal dunia peserta aksi Koordinator Kebijakan Publik KAMMI Sultan Mahmudsyah Indragiri hulu , Rajinta Sinaga, mengatakan:
Mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi dalam aksi tolak kenaikan gaji anggota DPR, Demonstrasi ini merupakan respon mahasiswa dan masyarakat atas kebijakan DPR dan Pemerintah yang kerap kali mengambil kebijakan tanpa bahan pertimbangan sehingga terkesan ugal-ugalan.
Hampir sepekan ini berlangsung sejumlah aksi protes di beberapa kota. Di Jakarta pada Senin 25 Agustus lalu berlangsung aksi protes di gerbang Kompleks MPR/DPR dari beragam kelompok dengan beragam tuntutan, mulai dari isu RUU Perampasan Aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR.
Namun ditanggapi negara dengan melibatkan aparat yang bertindak brutal. Tak hanya menembakkan gas air mata, kali ini kendaraan taktis Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online (ojol). Satu di antaranya tewas.
Tindakan brutal dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang bersenjata serta mematikan tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah dan aparat gagal menjaga amanat reformasi, yaitu menjadikan negara yang berpihak pada rakyat dan perlu diingat bahwa kekerasan berakhir dengan korban jiwa yang dilakukan aparat dalam aksi demontrasi bukan kali pertama terjadi.
Alih-alih bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis, Polri terus melanggengkan wajah lama yang busuk serta represif, biadab, dan anti demokrasi. Kritik publik atas kinerja dan citra polisi tidak pernah dijawab dengan pembenahan, bahkan meminimalkan akuntabilitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan di tangan aparat dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat.
Kami memahami kompleksitas lapangan di mana aparat harus menggunakan kekuatan dalam menangani situasi yang mengandung kekerasan. Tapi jangan berlebihan.
Tindakan yang diambil harus benar-benar diperlukan, proporsional dan akuntabel. Namun yang terlihat adalah tindakan tidak proporsional seperti gas air mata, pemukulan sehingga memakan korban jiwa.
Sejumlah aparat tak hanya menyasar peserta aksi, tapi juga sampai menyasar kepada tim medis yang posisinya sangat krusial dan dibutuhkan.
Setiap warga negara berhak menyatakan pendapat tanpa intervensi, termasuk lewat unjuk rasa. Demonstrasi mahasiswa, pelajar, buruh, dan masyarakat beberapa hari terakhir sampai hari ini sah yang dilindungi hukum,
Dan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan juga karena muak dengan kebijakan pemerintah serta tindakan refresif dari pihak kepolisian kami selaku mahasiswa, pemuda serta masyarakat di kabupaten Indragiri hulu akan melakukan aksi demontrasi,Â
Merespon Situasi ini kata Rajinta Sinaga, KAMMI komisariat sultan Mahmudsyah mendesak dan menutut:
1. Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR
2. Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR
3. Menuntut transparansi gaji DPR sebab berasal dari pajak pajak rakyat
4. Copot kapolri (Listyo Sigit)
5. Adili Pelaku pelindasan terhadap ojek online (Ojol)
6. Reformasi secara menyeluruh di tubuh Polri sampai ke tingkat paling bawah (polsek)
Sebagai penutup, kami menilai tragedi ini menunjukkan arah berbahayanya demokrasi dan keamanan Indonesia. Tanpa ada perubahan, negara ini bukan lagi negara demokratis, melainkan negara tiran dalam kemasan baru.
