KABARLAH.COM, Pekanbaru – Pelaporan 15 Anggota DPRD kota Pekanbaru kepada Gubernur Riau (Gubri) terkait adanya pelanggaran penerapan Perda APBD kota Pekanbaru tahun 2021, terus mendapat dukungan dari masyarakat.
Bahkan jumlah dukungannya terus bertambah baik dari pengamat politik, tokoh masyarakat, akademisi, dan tokoh pemuda, ini membuktikan 15 Anggota DPRD kota Pekanbaru tersebut bertindak sesuai dengan aturan dan konsisten berjuang untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi.
Mereka berjuang menyelamatkan APBD Pekanbaru dari oknum yang ingin menggrogoti APBD. Sehingga masyarakat diharapkan dapat memahami permasalahan yang sebenarnya agar tidak salah dalam menilai.
Informasi yang dihimpun Kabarlah.com, pelaporan 15 Anggota DPRD dikarenakan Pemko yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak kooperatif dan tidak mau berkoordinasi dengan DPRD membahas APBD dan menyepelekan DPRD.
DPRD telah beberapa kali mengundang TAPD pemko untuk membahas APBD secara bersama-sama tapi tidak pernah hadir.
Sehingga wajar dan sudah seharusnya 15 Anggota DPRD melaporkan ke Gubri sebagai bentuk evaluasi, agar tidak salah dalam mengambil kebijakan dan merugikan masyarakat kota Pekanbaru.
Pengamat Politik Pekanbaru M. Zainuddin, S.IP., M.A mengatakan ada prosedur yang dilangkahi Pemko. Apakah unprosedural itu disengaja?. Memang poin masalahnya ada ketidak disiplinan waktu dan tidak kooperatif dalam membahas APBD bersama DPRD. Rabu, (01/09/2021)
“Nah, bisa jadi tidak dilibatkannya DPRD dalam proses perbaikan APBD berdasarkan catatan gubernur itu adalah bentuk mengelabui oleh pemko terhadap DPRD sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan ini juga menjadi bentuk pemko mematahkan kaki DPRD dalam hal budgeting,” terang Zainuddin.
Ia menambahkan, jika peran DPRD untuk budgeting dilemahkan, bisa jadi APBD 2021 sangat tidak berpihak kepada masyarakat melainkan hanya berpihak kepada pejabat. Karena DPRD adalah representasi masyarakat. Kepentingan masyarakat ada di tangannya.
Sementara itu, masyarakat juga mempertanyakan Anggota DPRD yang terkesan “memusuhi” mereka karena melaporkan kesalahan pemko terkait APBD ke Gubri.
Seperti komentar netizen yang mengatakan: Patut dipertanyakan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat. Aneh sekali mereka malah membela Pemko yang tidak transparan dan melanggar prosedur APBD, ada apa?.
Suharto
