KABARLAH.COM, Pekanbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) angkat bicara perihal adanya desakan yang ditujukan kepada pemko terkait pencabutan izin Hotel Sabrina di Kota Pekanbaru.
Menyikapi hal itu, DPMPTSP menyebut persoalan mencabut izin Hotel Sabrina harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, oleh sebab itu pihak pemko akan mempelajari terlebih dahulu terkait pelanggaran Perda yang dilakukan oleh Hotel Sabrina.
“Tindakan yang akan kita lakukan tentu disesuaikan dengan aturan. Jadi, tidak langsung bisa dicabut. Kita ada aturannya. Kita pelajari dulu,” kata Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru F Rudi Misdian, dilansir dari detil.co. Kamis (17/6).
Terkait dengan penegakan perda, Rudi menjelaskan bahwa dalam penegakan perda dilakukan oleh tim yustisi. Adapun fungsi dari tim yustisi adalah melakukan penyelidikan atau pengumpulan bahan dan keterangan untuk selanjutnya melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah.
“Sanksi ada peringatan, bisa pembekuan perizinan, sampai nanti ke pencabutan. Itu yang paling fatalnya. Tahapannya itu nanti kita sesuaikan dengan informasi yang kita dapatkan. Kita di penegakan perda itu kan ada tim yustisi. Nanti akan masuk informasinya,” paparnya.
Lanjutnya lagi, “kalau hotel itu kan dinas pariwisata. Kalau mereka rekomendasikan tutup. Kita akan tutup.”
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid berang lantaran Hotel Sabrina kerap kedapatan memfasilitasi kegiatan prostitusi. Terakhir, Tim Bono Raimas Ditsamapta Polda Riau melaksanakan razia, Senin (14/6) dini hari, dan menemukan 37 muda mudi ‘kumpul kebo’ tanpa status pernikahan di Hotel Sabrina Panam.
Politisi PKS itupun meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mencabut izin operasional Hotel Sabrina, karena sudah berulang-ulang kedapatan melanggar aturan ketika di razia.
