KABARLAH.COM, Pekanbaru – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-80 dan usai perayaan HUT Provinsi Riau ke-67, sorotan kembali tertuju pada kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Kawasan konservasi yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan sebagian Indragiri Hulu ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa, namun juga menjadi simbol perlawanan terhadap kerusakan hutan yang masih terus terjadi di provinsi Riau.
Kerusakan hutan yang menyebabkan bencana menahun kebakaran lahan dan hutan (karlahut) yang tak kunjung ada solusi terbaik untuk mengembalikan hutan Riau sebagaimana mestinya.
Zulkifli Kabid Kebijakan Publik PW KAMMI Riau mengingatkan, konservasi TNTN tidak boleh hanya berpihak pada kebutuhan manusia semata, tetapi juga harus memberikan keadilan bagi seluruh makhluk hidup yang bergantung pada ekosistem tersebut.
Seperti, Gajah sumatra, harimau sumatra, burung-burung endemik, serta ribuan jenis tumbuhan menjadi penghuni asli yang sudah sangat terancam oleh perambahan, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan.
“Konservasi itu bukan sekadar menjaga pohon berdiri, tetapi memastikan bahwa ekosistem tetap utuh dan semua makhluk mendapatkan ruang hidupnya. Hutan untuk manusia penting, tapi manusia juga harus mengerti bahwa hutan adalah rumah utama bagi flora dan fauna. Konservasi TNTN ke depan juga harus memastikan bahwa ada ekonomi berkelanjutan disana agar masyarakat asli bisa hidup dan menjaga hutan mereka sendiri. ” ujar Febriansyah Ketua Umum PW KAMMI Riau.
TNTN awalnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan fungsi melindungi habitat gajah sumatra yang populasinya terus menurun. Namun, data terakhir menunjukkan sebagian kawasan hutan sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit dan pemukiman ilegal. Situasi ini membuat fungsi ekologis TNTN melemah—mulai dari penurunan cadangan air, meningkatnya konflik satwa-manusia, hingga hilangnya spesies tumbuhan langka.
Momentum HUT RI ke-80 dan HUT Riau kemarin menjadi pengingat bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya kebebasan bagi manusia, tetapi juga memastikan bumi dan seluruh isinya tetap lestari. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, serta lembaga swadaya masyarakat diminta duduk bersama untuk memulihkan TNTN sebagaimana fungsinya semula.
Upaya restorasi ekosistem, penegakan hukum terhadap perambah, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menjadi langkah penting. Pendekatan berbasis keadilan ekologis di mana hak setiap makhluk hidup diakui dan dilindungi diharapkan menjadi landasan kebijakan konservasi ke depan.
