KABARLAH.COM, Pekanbaru – Seperti diberitakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana akan uji coba program makan siang gratis. Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa bahkan telah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemko Pekanbaru. Tahapan pun tengah dipersiapkan. Dimulai simulasi pemberian makan bergizi. Berdasar keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, program melibatkan lintas OPD teknis yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan juga BPKAD. Dinas pendidikan (Disdik) diminta memulai pendataan bagi anak-anak penerima manfaat. Nantinya Pemko juga akan menyiapkan kebutuhan bahan pokok. “Berapa lama waktu penyajiannya itu nanti berkemungkinan kita lakukan simulasi di minggu ketiga bulan Agustus. Kita sudah menugaskan dinas pendidikan mendata berapa orang siswa kita yang nanti dapat makan sehat bergizi,” Lanjut Sekda. Kami anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru mengapresiasi inisiasi Pemko. Program diharapkan dapat diselaraskan dengan upaya memberi asupan gizi dan nutrisi bagi anak-anak bangsa. Terlebih Riau sedang berjuang mengentaskan stunting.
Kendati begitu, kita sama-sama menginginkan pelaksanaan dapat berjalan secara akuntabel, transparan serta sesuai kaidah dan tata kelola pemerintahan. Tentunya dapat mengantisipasi faktor-faktor penghambat di lapangan dan konsekuensi ke depan. Sudah rahasia umum, banyak kegiatan Pemerintah dieksekusi grasa-grusu. Ujungnya anggaran habis, pelaksanaan bermasalah dan target tak tercapai. Berkaca ke perkembangan terkini, program makan siang gratis boleh dibilang belum baku. Terutama penamaan, waktu pemberian dan sumber anggaran. Sebagaimana diketahui, agenda dimaksud program unggulan pasangan Presiden-Wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seiring berjalan waktu, nama program berganti-ganti. Semula di masa kampanye bernama Makan Siang Gratis menjadi Makan Bergizi Gratis. Perubahan didasarkan hasil kajian tim. Alasannya agar waktu pemberian lebih fleksibel. Isu paling mendasar tentu bicara anggaran. Sampai sekarang harga paket belum jelas. Semula Rp15.000 per anak lalu Rp7.500. Baik Pemerintahan berjalan dan tim transisi belum memberikan kepastian. Terlihat dari statement yang terus berubah-ubah.
Kejelasan
Hal pelik menyoal sumber anggaran. Kabar teranyar, demi mendorong jalannya program Makan Siang Gratis atau Makan Bergizi Gratis, hampir seluruh anggaran kementerian dan lembaga dipangkas. Perlu dikhawatirkan apabila penurunan anggaran menimpa urusan vital dan strategis. Contoh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dimana anggaran belanja Tahun Anggaran (TA) 2025 turun sebesar 25,45 persen dibanding TA 2024. Padahal Bapanas berperan penting dalam rangka mewujudkan agenda ketahanan pangan nasional. Sebagai provinsi yang ekonominya ditopang sektor perkebunan dan pertanian, Riau pastinya berharap perhatian pusat lebih besar lagi. Jangan hanya menikmati duit hasil perkebunan Riau, tapi minim perhatian akan pengembangan. Lebih mengkhawatirkan dana pendidikan, juga tak luput dari sasaran. Sempat heboh usulan seorang menteri Jokowi bahwa sangat memungkinkan anggaran diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di pusat, usulan barusan mendapat penentangan di parlemen. Utamanya Fraksi PKS DPR-RI dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024.
Protes dinilai wajar. Apalagi anggaran makan siang gratis terbilang besar namun peruntukkannya terbatas. Sedangkan dana BOS dibutuhkan guna meningkatkan mutu pendidikan. Berkaca pada temuan kami anggota Komisi V DPRD Riau yang membidangi Pendidikan, masih banyak persoalan pendidikan di daerah. Dana BOS belum memadai menutup biaya operasional sekolah. Sebagian besar guru honorer bergaji di bawah standar hidup layak, sarana dan prasarana sekolah butuh pendanaan dan seterusnya. Amanah anggaran pendidikan 20 persen harusnya fokus ke pendidikan, bukan yang lain. Sekedar informasi, dana BOS pada APBN tahun ini mencapai Rp52,07 triliun. Detailnya, teruntuk 219.684 SD jumlah peserta didik 43,67 juta orang total disalurkan Rp22,72 triliun, SMP sebanyak 41.733 sekolah dengan 9,82 juta murid total Rp11,65 triliun, SMA sebanyak 13.949 sekolah dengan 5,17 juta siswa total dana Rp8,41 triliun, SMK berjumlah 14.103 sekolah dengan peserta didik 5,01 juta orang total Rp8,41 triliun dan 2.298 Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan 189.398 peserta didik total Rp700,38 juta. Diluar itu, Pemerintah juga mengucurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp3,9 triliun teruntuk 190.619 PAUD.
Landasan
Sekali lagi, kami amat mendukung program Makan Siang Gratis atau Makan Bergizi Gratis. Sebab substansinya sangat baik. Penerapannya pun bukan pertama kali. Program serupa pernah dijalankan Anies Baswedan semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta. Bernama Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Berdasarkan studi komparasi ke Pemda DKI, perencanaannya tersistematis. Mulai RPJMD, penerbitan Peraturan Daerah (Perda) berupa Pergub 9/2018 tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pada Satuan Pendidikan dan pematangan program ditempuh sejak 2017. Diluncurkan tahun 2018, program menyasar 459 sekolah. Harga paket makanan senilai Rp10.890 per anak dengan total anggaran Rp324 miliar. Menu dan varian makanan turut dikaji, dipantau dan dibimbing oleh Dinas Kesehatan DKI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta. Kembali ke rencana Pemko melaksanakan simulasi program Makan Siang Gratis atau Makan Bergizi Gratis di tahun ini, penting dijelaskan ke masyarakat selaku pembayar pajak, apakah dasar hukum dan kebijakan program sudah mantap?
Kembali menyitir pernyataan pejabat pusat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saja dalam Rapat Kerja (Raker) bersama DPR-RI mengatakan bahwa program makan siang gratis tak masuk anggaran 2024. “Nanti UU APBN 2025 kan baru disampaikan Bapak Presiden yang sekarang (presiden terpilih), tanggal 16 Agustus. Tapi pelaksanaannya pemerintah baru,” ujar Sri Mulyani. Artinya harus diperjelas dulu landasan hukum dan termaktub di rencana pembangunan jangka menengah yang mendasari jalannya pemerintahan baru. Berangkat dari masih dinamisnya rencana program, bisa memunculkan ketidakjelasan dan kebimbangan sewaktu pengimplementasian. Oleh karena itu kesiapan di atas kertas begitu urgen. Mulai dukungan regulasi hingga aspek manajerial mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Kalaupun simulasi dimulai tahun ini, maka semestinya pertanyaan-pertanyaan fundamental tadi dapat dijawab dan dijelaskan. Sehingga program bisa berjalan baik dan tepat sasaran. Manfaatnya dirasakan yang berhak menerima terutama pelajar, bukan menguntungkan pihak lain.
Dr. (H.C.) H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM. ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU DAPIL KOTA PEKANBARU
Discussion about this post