KABARLAH.COM, Pekanbaru – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru perihal pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar 25 persen menjadi 75 persen terhitung September 2021 dan Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN menuai kritik keras dari wakil rakyat.
Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, ST menilai kebijakan pemotongan gaji THL sangat tidak tepat, pasalnya selama ini para THL di gaji dengan jumlah yang sangat kecil bahkan di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan sekarang malah ingin di potong oleh pemko, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Banyak di antara mereka, itulah satu satunya sumber penghasilan keluarga, mereka bekerja dari pagi hingga sore sehingga mereka tak bisa cari kerja tambahan, apalagi dalam kondisi sulit seperti masa pandemi ini,” kata Muhammad Isa melalui keterangan tertulis, Rabu (15/9).
Politisi PKS ini berharap, agar walikota jangan semena-semena mencari solusi dengan cara memotong gaji pegawai THL, demikian juga dengan Tukin ASN tanpa memikirkan nasib mereka.
Lanjutnya lagi, dikatakan Muhammad Isa bahwa kekacauan ini merupakan akibat ambisi walikota membangun komplek perkantoran di Tenayan yang akhirnya mengacaukan keuangan daerah.
“Saya berharap walikota bisa cari solusi krisis keuangan ini dan meminta agar pemotongan gaji THL dan Tukin ASN di batalkan oleh walikota,” pungkasnya.
Suharto
