KABARLAH.COM, Pekanbaru – Dampak PPKM saat ini, sangat dirasakan luar biasa oleh pelaku UMKM. Bagaimana tidak, setelah PSBB, PPKM Mikro dan kini dilaksanakan PPKM Darurat, menghantam usaha masyarakat.
Terlebih lagi kini malam hari, hanya bisa melayani konsumen makan di tempat hingga pukul 20.00. Lepas dari itu, harus take away.
Namun kadang-kadang di lapangan, sebagian Tim Satgas menyuruh usaha pedagang tutup. Padahal, dalam aturannya tidak demikian.
Kondisi ini, ditanggapi Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi. Katanya, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sekarang, jangan sampai mematikan pendapatan pengusaha.
“Ini kan sudah berjalan beberapa hari. Kebijakan itu harusnya memihak ke pelaku usaha UMKM, jangan malah mematikan usaha. Kita mendukung PPKM, tapi harus tetap memberikan motivasi untuk pertumbuhan ekonomi, ” tegas Sabarudi Rabu (14/7/2021). Dilansir dari Tribun Pekanbaru.
Diakui politisi PKS ini, Pemko dalam kondisi dilematis. Satu sisi Pemerintah harus memperketat penerapan prokes dari penyebaran virus dengan PPKM, sementara masyarakat perlu membangkitkan ekonomi untuk menghidupi keluarganya.
“Agar semua dapat berjalan baik, maka harus ada kesepahaman pemerintah dengan masyarakat, dalam konteks bagaimana masyarakat itu bisa membangun ekonomi untuk menghidupi keluarganya. Ini harus di perhatikan, selain tujuan memutus mata rantai penyebaran virus. Pemerintah dengan masyarakat harus bersinergi untuk memaksimalkannya,” paparnya.
Di lapangan saat ini, ada masyarakat yang berdagang dan melanggar aturan. Tentunya, tidak harus langsung ditindak tegas dan tutup tempat usahanya.
Harus dengan memberikan edukasi dan pendekatan, serta memberikan pemahaman bagaimana usaha tetap beroperasi dengan aman dan tetap patuhi aturan.
Menurut Politisi senior ini, bagaimanapun UMKM dan masyarakat, bagian dari peningkatan ekonomi. Apalagi ada pajak, serta retribusi menimbulkan PAD.
“Bagaimana Pemko harus berbuat di tengah pandemi dan PPKM ini, tentu dalam upaya peningkatan PAD, tidak perlu panik,” katanya.
Ke depannya, DPRD meminta Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, harus memihak kepada masyarakat, disamping harus ada peningkatan PAD. Yang paling penting, harus paham dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.
“Saat ini dibatasi oleh kebijakan PPKM karena kasus covid-19 terus meningkat, maka sektor lain harus di maksimal. Ini yang harus dipikirkan,” harapnya.
Loading ...
Discussion about this post