KABARLAH.COM, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan sebagai Wapres kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keinginan untuk mundur dari jabatan sebagai Wapres tersebut disampaikan Gibran Rakabuming ketika menemui Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pagi.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menerangkan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Namun, dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan saran-saran kepada Gibran sehingga membuat eks Wali Kota Solo itu kembali meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya.
Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar dia.
Polemik ijazah Gibran
Diberitakan sebelumnya, MA mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Ya, kami dapat kabar putusan,” kata Subhan sebagai penggugat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/10/2026). Subhan kemudian mengirimkan bukti putusan kasasi dari Mahkamah Agung 742K/TUN/2026.
Dalam amar putusan kasasi disebutkan: “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Adapun pembatalan judex facti memiliki arti membatalkan fakta sidang yang dilakukan dalam persidangan tingkat sebelum kasasi, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
